Masalah sosial di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya dan kota besar lain di Indonesia seperti Bandar Lampung sangat besar. Ini bukan hanya pekerjaan rumah bagi pemerintah saja, tapi juga Anda sebagai warga negara yang baik. Salah satunya adalah dengan menemukan cara mengatasi masalah sosial di kota besar yang tepat untuk menekan berbagai [] Gesah Bareng ini untuk bersama-sama menguraikan masalah-masalah yang ada di desa lalu kita bahas bareng solusinya. Kita saling bantu dan bergotong royong," kata Ipuk, saat Gesah Bareng dengan Kades, di Kantor Kecamatan Kalipuro, Selasa (2/8/2022). Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Slamet Utomo, yang meminta bantuan pembuatan lansekap blue SelamatDatang di Website Pemerintah Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan Kami Informasikan Untuk Pengguna Layanan Mandiri Online, Apabila Sudah Mengajukan Layanan Online Dimohon Segera Mengkonfirmasi ke Admin Desa Online Adikarso Melalui No WA 0899 183 5000 Agar Bisa Segera di Tindaklanjuti. Permasalahanyang ada di desa secara garis besar adalah : 1. Masalah Pendidikan 2. Masalah Kesehatan 3. Masalah Sarana Prasarana 4. Masalah Lingkungan Hidup 5. Masalah Sosial Budaya 6. Masalah Pemerintahan 7. Koperasi dan Usaha Masyarakat 8. MASALAHYANG DIHADAPI DESA. Masalah dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelayanan yang prima terhadap masyarakat melum maksimal karena aparatur pemerintah desa dalam penguasaan ITI, manajemen, pelayanan kepada masyarakat belum memadai. Dukungan fasilitas kinerja di desa masih sangat terbatas. 9EwVW8. JAKARTA, Forum Perguruan Tinggi untuk Desa Pertides yang diketuai oleh Rekltor UGM Panut Mulyono menjadi mitra penting bagi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar minta Pertides untuk membantu melakukan pendampingan terhadap desa-desa dalam melakukan perencanaan pembangunan jangka waktu 5-6 tahun. Menurutnya, pendampingan perguruan tinggi penting dilakukan, agar rencana pembangunan selaras dengan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan desa. “Kita tidak akan bisa menggali masalah jika Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat tidak memahami masalah yang sedang dialami desa. Kemudian bagaimana merumuskan masalah itu, lalu kemudian bagaimana mensistematisir dengan cara-cara solutif berdasarkan potensi yang ada di desa,” ujar Gus Menteri, sapaan akrabnya. Untuk merumuskan arah pembangunan desa dan prioritas pembangunan Dana Desa 2021 pun, Gus Menteri bersama jajaran menyambangi sejumlah kampus seperti IPB University, Universitas Gadjah Mada, dan Univesitas Indonesia, agar membantu menyusun formula baru penggunaan dana desa karena selama ini formula yang dibuat Kementerian Keuangan Kemenkeu itu dianggap kurang efektif karena banyak kepala desa yang mengeluh dan komplain. Selama ini, penggunaan dana desa masih menggunakan satu formula sedangkan desa di Indonesia banyak kategori, antara lain Desa Berkembang, Maju, Mandiri Dan Tertinggal, sehingga membutuhkan formula yang berbeda-beda pula. Hasilnya, lahirlah Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa 2020 yang jadi acuan untuk penggunaan Dana Desa untuk para Kepala Desa. Kemendes PDTT telah menyiapkan loncatan untuk percepatan pembangunan desa berupa satu bentuk konsep pembangunan desa yang terukur, akseleratif, dan dapat dipantau oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut ia tuangkan dalam Buku Sustainable Development Goals SDGs Desa. “SDGs Desa merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” terangnya. Di samping itu, lanjutnya, Kemendes PDTT juga telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah RPP terkait Badan Usaha Milik Desa BUM Desa. Menurutnya, SDGs Desa dan RPP terkait BUM Desa tersebut akan mempercepat proses pembangunan seluruh desa di Indonesia. Pertides juga telah berperan dalam pembangunan di desa karena dalam pembentukannya tersebut dilatarbelakangi agar perguruan tinggi tidak lepas terlalu jauh dari berbagai permasalahan yang ada didesa. “Pertides inilah yang kemudian memanyungi kita untuk melakukan berbagai hal apa saja yang bisa dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi fokus masing-masing perguruan tinggi dalam pendampingan untuk mengatasi permasalahan yang ada didesa,” katanya. Salah satu permasalahan yang ada didesa yakni terkait dengan sektor pertanian. menurutnya, sektor pertanian penting karena dari desa yang tersebar diseluruh Indonesia terdapat 70 persen wilayahnya ada di sektor pertanian. [KM-01] Masalah dan Isu Strategis Desa Pembangunan merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bila hal itu terkait usaha memajukan kehidupan masyarakat. Masyarakat desa sebagai bagian dari warga Negara juga tidak terlepas dari proses atau usaha dalam memajukan kehidupannya baik melalui usaha perorangan maupun lewat program-program yang dlaksanakan oleh pemerintah dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pembangunan Nasional yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera di bergabai bidang kehidupan. Pembangunan yang sudah menjangkau desa-desa saat ini menyebabkan desa mengalami perubahan yang cukup besar. Beberapa aspek perubahan ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga telah mengubah wajah desa. Berbagai karakteristik yang ditemukan pada desa-desa kini tidak ditemukan lagi melainkan digantikan dengan berbagai kemajua teknologi yang terasa asing dan merupaan hal baru bagi masyarakat desa. Masyarakat desa sebagai sebuah komunitas yang sedang mengalami perubahan karena pembangunan tidaklah lepas dari masalah. Beberapa diantara masalah-masalah tersebut adalah masalah lama yang belum terselesaikan atau masalah baru yang muncul akibat perubahan secara keseluruhan atau sebagai dampak negatif dari pembangunan itu sendiri. Sesuatu disebut masalah apabila terjadi keadaan di mana harapan atau cita-cita tidak terpenuhi karena sesuatu hal atau apa yang diharapkan terjadi berbeda dengan kenyataan. Dengan demikian suatu masalah senantiasa memerlukan penyelesaian atau pemecahan melalui upaya-upaya tertentu agar apa yang dicita-citakan itu tercapai. Disini ditemukan bahwa tidak semua keadaan di desa yang dicita-citakan itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit yang taraf perkembangannya masih sangat jauh dari cita-cita masyarakat dan seperti itu yang disebut masalah-masalah di tersebut terjadi sebagai akibat pengaruh dari luar desa, maupun sebagai akibat dinamika atau perkembangan intern dari desa itu sendiri. Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi yang hendak dicapai, ada beberapa isu strategis yang menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Kondisi yang ada baik internal maupun eksternal merupakan parameter bagi keberadaan Desa Purwomartani, oleh karenanya pemerintah Desa akan secara terus menerus melakukan pembaharuan-pembaharuan guna perbaikan setiap waktu untuk menuju eksistensi pemerintah desa yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis yang ada antara lain Kualitas pelayanan belum optimal Masih tingginya angka kemiskinan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal Tingginya angka pengangguran Kondisi prasarana dan sarana untuk fasilitas umum belum memadai. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan , terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan enam tahun kedepan. Dalam kurun waktu enam tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut Bidang Pelayanan Masyarakat Terwujudnya perangkat Desa yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel. Terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan partisipatif serta merata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Berkembangnya organisasi sosial kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga ekonomi, sosial, kepemudaan, agama, serta politik yang mandiri. Terwujudnya suasana kehidupan sosial, budaya maupun keagamaan yang tertib, tentram, dan berkualitas dalam menghadapi perubahan zaman khususnya arus globalisasi. Meningkatnya kemampuan ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin. Meningkatnya kelompok usaha kecil dengan kemampuan kewirausahaan. Bidang Pembangunan Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, pengadaan sarana prasarana/ fasilitas umum. Berkembangnya kekuatan ekonomi masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan bisnis dengan berbasis komoditas berwawasan lingkungan. A. Analisis Lingkungan Strategis Untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu enam tahun ke depan, perlu dilakukan analisa lingkungan yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Purwomartani. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisa ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan goal dan sasaran objective pembangunan desa yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu enam tahun mendatang. 1. Analisis Lingkungan Internal Analisis lingkungan internal Pemerintah Desa Purwomartani dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Pemerintah Desa dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan desa. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut Kekuatan Organisasi Pemerintah Desa OPD sebagai organisasi untuk kepentingan masyarakat; Hubungan kerja yang harmonis antar perangkat desa dan BPD Luas lahan pertanian yang subur Penduduk usia produktif cukup tinggi Budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat cukup tinggi Kelembagaan /organisasi/paguyuban berkontribusi untuk desa SDM berpendidikan tinggi dan berkualitas Usaha Mikro Kecil Menengah Kelemahan Putus sekolah,pendidikan rendah,pengangguran,kenakalan remaja Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang Manajemen Kelembagaan/organisasi/paguyuban masih rendah Analisis Lingkungan Eksternal Analisis terhadap lingkungan eksternal Pemerintah Desa Purwomartani dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang ada diluar organisasi yang dapat berpotensi mengganggu atau sebaliknya mempercepat upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Identifikasi tersebut terdiri dari identifikasi atas unsur peluang dan ancaman yang sedang atau kemungkinan dihadapi. Hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut Peluang Peningkatan kerjasama antar desa, swasta,BUMN dan lainnya Perkembangan Iptek guna mendorong perbaikan manajemen Minat investor untuk menanamkan modalnya cukup tinggi; Program-program pemberdayaan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kesempatan kerja di luar desa cukup tinggi Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik good governance Ancaman Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung meningkat; Alokasi dana dari pemerintah masih kurang Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang. JOMBANG, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar beri kuliah umum di Sekolah Badan Usaha Milik Desa di Gedung Serbaguna STIE PGRI Dewantara yang dihadiri oleh Pengelola BUMDes, Mahasiswa, dan Pendamping Desa mengikuti secara Online dan Offline, Sabtu 5/12/2020. Gus Menteri, sapaan akrabnya, menegaskan, perencanaan pembangunan desa haruslah selalu bertumpu ke akar budaya desa. Dicontohkan, jika membangun desa di Jombang harus diselaraskan dengan akar budaya di Jombang hingga karakter pembangunan akan berbeda nantinya. “Olehnya, dalam perencaan pembangunan desa, kami landingkan SDGs Global ke level desa yang kami sebut SDGs Desa,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini. Kebijakan ini dituangkan dalam buka yang kita sebut SDGs Desa yang merupakan pembumian dari SDGs Global melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Konsep ini, kata Gus Menteri, dibumikan lagi. dari 17 Goals Tujuan dalam SDGs Global, maka di SGDs Desa ditambahkan lagi satu poin yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adatif. “Pembangunan apapun di desa harus bertumpu pada akar budaya masyarakat setempat karena semua hal yang dibangun dengan basis budaya pasti akan miliki ketahanan yang luar biasa, akan miliki tangkal yang bagus,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini. Kepala desa dalam merencanakan arah pembangunan desa untuk mengacu pada SDGs Desa. Menurutnya, permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan adalah perencanaan. Oleh karenanya, Kepala Desa harus bisa jelaskan soal itu dengan sederhana. Satu, desa tanpa kemiskinan, artinya desa-desa yang dipimpin harus tidak boleh ada kemiskinan. Jika masih ada, maka harus dicari solusi terbaik agar angka kemiskinan berkurang hingga tidak ada. Kedua, desa tanpa kelaparan. Ini penting, jangan sampai ada warga desa yang tidak bisa makan atau hanya makan sehari sekali. Harus diupayakan semaksimal agar bisa makan tiga kali sehari,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur. Ketiga, pendidikan yang berkualitas. Hal ini penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan. “Jika program ini secara intens dilakukan pembangunan di desa akan lebih meningkat dan maju,” kata penerima Doktor Honoris Causa dari UNY ini. Hal terakhir yaitu warga desa harus sehat dengan program yang jelas. Jika program ini secara intens dilakukan pembangunan di desa akan lebih meningkat dan maju. Adapun 18 Goals dalam SDGs Desa yaitu 1. Desa tanpa kemiskinan 2. Desa tanpa kelaparan 3. Desa sehat dan sejahtera 4. Pendidikan desa berkualitas 5. Desa berkesetaraan gender 6. Desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa 9. Inovasi dan infrastruktur desa 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa 14. Ekosistem laut desa 15. Ekosistem daratan desa 16. Desa damai dan berkeadilan 17. Kemitraan untuk pembangunan desa 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Pembuangan sampah disungai Dusun Kalisat. Foto. Dok. PenulisSampai saat ini masalah yang berkaitan dengan permasalahan sampah, kerusakan lingkungan hingga climate change semakin sering diperbincangkan. Pasalnya, permasalahan ini belum teratasi secara menyeluruh. Selain itu, menjadi sebuah konsekuensi bagi daerah dengan populasi penduduk yang tinggi untuk tidak luput dari permasalahan sebagai efek tingginya angka konsumsi yang berakhir meninggalkan jejak sampah dan pencemaran lingkungan. Di perkotaan kita telah banyak mendengar tentang pengelolaan sampah dengan berbagai cara, teknologi, kreatifitas, hingga dukungan pemerintah dalam mengelolah sampah. Namun menjadi pertanyaan, bagaimana hal tersebut terjadi di daerah pedesaan?Pedesaan cenderung berada di wilayah pinggiran, jauh dari pusat keramaian. Tetapi, tidak menutup kemungkinan sampah yang dihasilkan juga terbilang banyak. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian, bahwa seringkali daerah pedesaan tidak terjamah oleh pemerintah karena akses yang sulit. Dengan demikian akan ada ketimpangan konsentrasi pengelolaan sampah tidak sebaik di daerah perkotaan. Terlebih kecenderungan masyarakat tidak terikat dengan peraturan tentang sampah yang telah dibuat oleh pemerintah, Masyarakat cenderung bebas untuk membuang sampah dimanapun. Seperti yang terjadi di Dusun Kalisat, Desa Mandiraja Dusun Kalisat masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah akhir, bahkan limbah rumah tangga pada akhirnya dialirkan ke sungai yang melewati dusun tersebut. Ketika saya bertanya terkait hal ini, salah seorang warga Dusun Kalisat menyatakan jika membuang sampah di sungai itu mudah, dan tidak ada biaya. Warga tersebut juga mengakui bahwa Ia mengetahui dampak membuang sampah di sungai, namun baginya tidak ada pilihan lain karena belum adanya TPS dan pengelolaan sampah untuk masyarakat dusun Kalisat mungkin hanya satu diantara ribuan daerah pedesaan yang belum bisa mengelola sampah dengan baik. Artinya, diluar sana masih banyak daerah pedesaan lainnya yang juga mengalami hal sama. Keterjangkauan untuk kontrol, teguran dan sanksi pemerintah yang tidak sampai bukan berarti sebuah pemakluman untuk tidak menindaklanjuti permasalahan ini. Masyarakat di desa pada dasarnya sudah mengetahui dan merasakan dampaknya. Hanya perlu adanya inisiasi dan gebrakan kolektif untuk secara mandiri mengelola dan menjaga solusi sederhana dan minim modal yang dapat dijalankan dalam lingkup rukun tetangga hingga desa, yakni pembentukan bank sampah. Metode pengelolaan sampah dengan pemilahan sampah yang bernilai ekonomi dari rumah-rumah lalu disetorkan untuk dijual secara kolektif. Bank sampah menerima sampah anorganik yang sudah dipilah sesuai dengan jenisnya. Biasanya seperti botol plastik, gelas plastik, kardus, karton dan sampah dengan metode pemilahan di pedesaan ternyata sudah ada yang melakulakukan. Tak jauh dari Dusun Kalisat, Desa Mandiraja Kulon, tepatnya di Dusun Kalirau, Desa Somawangi sudah menerapkan pemilahan sampah dengan pemberlakukan sedekah sampah pada kegiatan Majlis Taklim dan bimbingan belajar anak-anak yang berkolaborasi dengan Rumah Zakat. Setiap pelaksanaan Majlis Taklim dan bimbingan belajar semua peserta datang dengan membawa sampah yang bernilai ekonomis yang terdiri dari botol bekas, kardus bekas dan sampah-sampah plastik ke Masjid yang kemudian dikumpulkan oleh relawan Rumah Zakat untuk dijual kepada pengepul sampah, kemudian uang hasil yang terkumpul dialokasikan menjadi uang kegiatan Majlis Taklim dan bimbingan belajar itu sendiri. Sampah yang mulanya terbuang begitu saja, kini bisa bernilai ekonomi bahkan bernilai pahala sampah dengan metode bank sampah di Dusun Kalirau. Foto. Dok. PenulisTentunya saya sangat menyadari bahwa tidak sekali usai mengubah kebiasaan masyarakat. Mereka yang semula sangat mudah membuang begitu saja sampah yang tercampur, kini perlu membuang dalam keadaan terpilah. Memang perlu adanya upaya gigih untuk mengedukasi masyarakat bahwa memilah sampah melalui bank sampah terbukti membawa dampak positif untuk lingkungan juga dampak ekonomi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tawaran solusi ini bank sampah perlu manifestasi tindakan nyata kolektif masyarakat agar permasalahan teratasi dan dampak positif dapat Hana Shofiyah Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Unsoed MANGUPURA, – Tak Dimungkiri, Desa memiliki berbagai potensi yang tentunya dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Meski memiliki berbagai potensi, namun ternyata masih ada permasalahan klasik yang hingga kini belum bisa misalnya di kabupaten Buleleng, Tabanan dan Klungkung. Selain memiliki potensi wisata, disana juga banyak potensi produk unggulan, serta beragam produk inovasi yang dihasilkan. Namun selalu menemui masalah klasik, masalah yang hampir sama dihadapi oleh seluruh desa di Indonesia. Yaitu Keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan pasca panen, kualitas produk, packaging, serta kesulitan menjangkau pasar yang berkelanjutan.“Banyak potensi yang ada di Desa, mulai dari produk pangan, kerajinan, budaya, sampai pada potensi wisata. Namun permasalahan yang dihadapi yakni, keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan pasca panen, kualitas produk, packaging, serta kesulitan menjangkau pasar yang berkelanjutan. Ini permasalahan yang terus menerus kita hadapi. Itulah makanya sinergitas dengan seluruh pihak, kelembagaan, kementerian dan tentu swasta itu sangat dibutuhkan,” kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, disela kegiatan Business Meeting atau temu bisnis, di Kuta, Senin 25/10.Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk memperkuat iklim investasi lokal dan menyuburkan inovasi di lokal Desa. Bukan hanya pada desa-desa sasaran inovasi di masing masing kabupaten di Bali, namun juga dikembangkan ke desa – desa di seluruh indonesia. Dengan harapan akan tercipta efek domino bagi desa desa lain, sehingga bisa melakukan transfer of knowledge replikasi inovasi oleh desa-desa lanjut dikatakan Menteri Abdul Halim, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, seluruh ekonomi masyarakat terdampak, tak terkecuali di desa. Untuk itu, pemulihan ekonomi pedesaan menjadi salah satu prioritas Kementerian Desa melalui program Dana Desa yang tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat dan dilakukan secara swakelola melalui Padat Karya Tunai Desa PKTD.Yang mana, PKTD dilakukan dengan melibatkan warga desa terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, keluarga miskin, Perempuan Kepala Keluarga Pekka, serta kelompok marginal lainnya. “Telah banyak inovasi pengembangan ekonomi desa yang lahir dari desa dan menjadi kekuatan desa. Inovasi-inovasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan dan pendampingan untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan perdesaan dari hulu ke hilir serta penguatan kelembagaan ekonomi desa yaitu BUMDesa/BUMDesma,” melaksanakan kegiatan membangun desa, dirinya berpesan, agar jangan sekali-sekali keluar dari akar budaya desa setempat. Karena menurutnya, hal itu sangat penting, yang tentunya hal itulah yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Yudi Karnaedi/Balipost

masalah yang ada di desa